Home / DPRD Kota

Kamis, 11 Juli 2019 - 22:38 WIB

Dewan Kota Gagas Perda Tata Cara Penanganan DBD

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Hj Mukarramah saat memimpin rapat, Kamis (11/7/2019).

Ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Hj Mukarramah saat memimpin rapat, Kamis (11/7/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Lantaran tidak adanya acuan dan protap tentang tata cara penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD), DPRD kota Palangka Raya melalui hak inisiasinya akan membuat peraturah daerah (Perda) guna mengatur  tata cara penanganan DBD tersebut.

Menyikapi ini,  Komisi C DPRD Palangka Raya menggelar rapat pembahasan naskah akademik dan draf Raperda Inisiatif Dewan tentang pengendalian penyakit DBD.

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Mukarramah mengatakan, pembentukan perda mengenai pencegahan, penanggulangan serta penanganganan terhadap DBD merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas.

Karena menurutnya, selama ini penanganan terhadap DBD kerap mengalami kesulitan lantaran tidak terdapat peraturan baku yang mengatur mengenai tata cara mengatasi dan mencegah, katanya kepada wartawan, Kamis (11/7/2019)

Baca Juga :  Dewan Ingatkan ASN Teladani Akhlak Nabi Muhammad SAW

Ia menambahkan,  dewan telah menyusun materi yang sudah cukup memenuhi unsur-unsur, ketika diperlukan dalam draf raperda.  Namun materi ini akan kita bahas lebih lanjut bersama tim pembentukan Perda Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Sehingga memenuhi kebutuhan yang ada di tengah masyarakat, dan penanganan terhadap DBD lebih optimal dengan pondasi hukum yang tersedia,” ucapnya.

Politisi Partai Nasdem ini menjelaskan, kedepan akan ada pasal yang memuat mengenai langkah preventif atau langkah atisipasi DBD. Namun guna melakukan penguatan draf raperda diperlukan masukan dari banyak pihak, termasuk masyarakat.

Baca Juga :  Dewan Harapkan Upaya Maksimal Cegah DBD

Contohnya,  draf memuat acuan dan masukan, dengan melihat fenomena jiwa gotong royong masyarakat yang sudah pudar dalam membersihkan lingkungan sekitar. Lalu carut marut penetapan kasus KLB, kemudian fogging, apakah lebih dulu dilakukan atau menunggu sampai ada kasus DBD lebih dulu.

“Selama ini pemerintah berasumsi,  bahaya yang terkandung dari fogging, sehingga tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Maka ini yang perlu dipertegas melalui sebuah produk hukum,” tandasnya. (ed)

Share :

Baca Juga

DPRD Kota

Dewan Kota Dukung Relokasi Perumahan Sekitar Pasuk Kameloh

DPRD Kota

Dewan Kota Dukung Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

DPRD Kota

Legislator Kota Dorong Pemkot Kembangkan Peternak Lokal

DPRD Kota

Dewan Sebut Banyak Warga Belum Tahu Layanan Gerai Dukcapil

DPRD Kota

Masyarakat Diimbau Waspadai Penyebaran Covid-19 di Perkantoran

DPRD Kota

Dewan Sebut Dua Raperda Selesai Dibahas

DPRD Kota

Dewan Dorong Ekonomi Masyarakat Dihidupkan Kembali

DPRD Kota

Adeksi Ajak Pemkab se-Kalteng Bersiap Hadapi New Normal
error: Content is protected !!