BPJS Kesehatan Palangka Raya Sosialisasi Permenkeu 141

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan berdialog dengan empat pimpinan mitra kerja BPJS Kesehatan seusai kegiatan sosialisasi Selasa (16/7/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com Dalam rangka mengoptimalkan peran penjaminan manfaat pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018, Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Selasa (16/7/2019).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh empat pimpinan cabang instansi pemberi penjaminan maanfaat pelayanan kesehatan. Yaitu, Kepala BPJS Ketenaga kerjaan Palangka Raya Royyan Huda, Kepala Jasa Raharja Palangka Raya Syaiful Amri, Kepala Asabri Palangka Raya I Nyoman Sapreg dan Kepala Taspen Palangka Raya M. Agung Santoso.

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muhammad Masrur Ridwan mengatakan, sosialisasi Permenkeu ini bertujuan untuk saling berkoordinasi dalam memberikan manfaat penjaminan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS. Dalam rangka lebih mengoptimalkan peran dari masing-masing instansi terkait untuk memberikan manfaat penjaminan pelayanan kesehatan kepada peserta.

“Harus ada koordinasi dalam pemberian manfaat pelayanan kesehatan antar penyelenggara jaminan kesehatan ini, seperti pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja. Kemudian untuk pelaporan dugaan kasus-kasus tersebut dan pemberian layanan kesehatan, serta tindaklanjut layanan kesehatan berikutnya hingga pengadministrasian,”kata Masrur.

Disamping itu lanjut dia, pembebanan biaya layanan kesehatannya dapat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem koordinasi, kemudian pelayanan kesehatan antar penyelenggara jaminan yang memberikan layanan kesehatan. “Sistem itu sudah tersedia dan sudah berjalan,” terang Masrur.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Jasa Raharja Palangka Raya Syaiful Amri. Menurutnya, koordinasi antar penyelenggara jaminan kesehatan akan lebih memudahkan dan mengoptimalkan layanan yang ada.

“Jasa Raharja merupakan penjamin pelayanan kesehatan dalam hal kasus kecelakaan lalulintas, untuk itu koordinasi sangat diperlukan mengingat penjaminan dari kami harus berdasarkan pada laporan kepolisian,”ucap Syaiful.

Baca Juga :  Tiga Hari Hilang, Siswa SLB Ditemukan Tewas di Semak-Semak

Dengan disosialisasikannya Peraturan Menteri Keuangan ini diharapkan seluruh instansi yang terlibat dalam pemberian manfaat penjaminan pelayanan kesehatan dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada masing-masing pesertanya, dengan tujuan agar penyelenggaraan program JKN-KIS berjalan lebih optimal dan efektif. (adv)