Pemprov Kalteng Integrasikan Program Perlindungan Sosial

Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Nurul Edy saat menyampaikan sambutan gubernur, Kamis (20/6/2019).

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, menggagas, pengintegrasian program-program perlindungan sosial. Gagasan ini tersebut dituangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor)  Perlindungan Sosial Provinsi Kalteng, di Aula Bappeda Kalteng, Kamis (20/6/2019).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah  Nurul Edy,  mengatakan, sesuai Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial, maka semua upaya diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Bentuk pencegahan ini, dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, salah satunya melalui program yang dikenal masyarakat adalah beras miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, Program Satu Juta Rumah dari Kemen PUPR, dan program lainnya.

“Program ini diberlakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka,” terangnya.

Untuk itu lanjut dia, di dalam rapat tersebut diharapkan ke depan menghasilkan kesepakatan agar bisa mengintegrasikan program perlindungan sosial ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kurang mampu. Sehingga program pengentasan kemiskinan dalam berjalan dengan baik sesuai harapan. (ed/adv)