Masyarakat Lima Kabupaten Gelar Aksi Unjuk Rasa

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Puluhan masyarakat dari sejumlah kabupaten bersama Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor Gubernur Kalteng Jalan G Obos, Jumat (28/6/2019).

Aksi ini disambut oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng, Agus Pramono serta puluhan aparat keamanan yang berjaga di depan pintu masuk kantor gubernur.

Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Kalteng, Dimas Novian Hartono mengatakan, masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa damai ini berasal dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Bartim, Kapuas, Katingan, Kotim dan Seruyan. Kedatangan mereka untuk menuntut pengembalian lahan dan plasma.

“Termasuk yang di Kabupaten Bartim yakni hak masyarakat untuk akses hidupnya untuk sungai, seperti diketahui wilayah Bartim yang kaya dengan sumber daya alam batu bara,  tapi tidak memberikan hak yang luas kepada masyarakat dalam hal menjalankan kehidupannya sehari-hari,”ungkapnya.

Menurutnya, perusahaan mengambil alih lahan tanpa seizin dan sepengetahuan masyarakat, inilah yang dilaporkan masyarakat. Kondisi sudah 7 tahun mereka perjuang tapi belum ada hasil.

“Kami akan menunggu komitmen pak gubernur yang mengatakan akan menyelesaikan kasus dalam waktu 1-3 bulan kedepan, kita akan tagih komitmen tersebut,” tegas Dimas.

Sementara, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng, Agus Pramono mengatakan, menyikapi ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah mendengar dan merespon tuntutan masyarakat.

Pihaknya berharap orasi tuntutan masyarakat ini dibuat dalam bentuk surat laporan tertulis untuk dapat ditindak lanjuti. Disamping itu pada waktu yang bersamaan Gubernur Kalteng juga telah mengunjungi kantor WALHI, artinya aspirasi tersebut juga telah sampai kepada gubernur, tinggal ditindak lanjuti.

“Nantinya akan kita teliti mana yang lebih perioritas untuk ditindak lanjuti,  pada intinya apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan diterima dan ditampung dan kami sampaikan kepada gubernur, termasuk kepada Dinas Perkebunan dan Dinas kehutanan untuk melakukan rapat bersama menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan  masyarakat,”ujarnya. (ed)