

PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Memasuki semester I atau triwulan II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mendorong agar Pemerintah Kota memacu realisasi serapan anggaran hingga mencapai 50 persen. Ini supaya serapan anggaran tak menumpuk diakhir tahun. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto.
Riduanto mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan serapan anggaran terlambat. Karena kalau dibanding daerah lain terlambat mungkin saja terjadi, lantaran kondisi alam sekitarnya. Tapi untuk wilayah Palangka Raya tidak ada kejadian bencana alam dan lain sebagainya sehingga serapan anggarannya seharusnya tak terlambat atau paling tidak terealisasi 100 persen.
Pihaknya berharap tidak ada alasan serapan anggaran tidak bisa terealisasi 100 persen, kalau alasan kondisi alam, itu kurang tepat karena di Palangka Raya ini tidak ada bancana alam yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan proyek.
“Kalau ada OPD yang tidak bisa melaksanakan serapan anggaranya, maka sanksinya adalah anggarannya dipotong dan dialihkan ke pos yang lain yang lebih membutuhkan,” ungkap Riduanto kepada awak media, Selasa (25/6/2019).
Politikus PDIP Kota Palangka Raya ini menerangkan, bahwa sangat penting bagi Pemko terutama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menggenjot serapan anggaranya, jangan sampai banyak direvisi diperubahan anggaran.
Selain itu, dari Dewan pun akan melakukan pengawasan dan mempertanyakan kenapa serapan anggaran masih rendah. Apa kendala dan halangannya, karena ini berhubungan dengan teknis.
“Makanya dari sisi ganggguan alam sudah pasti tidak ada, hanya dari sisi teknis saja yang harus pertanyakan, kendalanya seperti apa dihadapi para dinas/badan ini,” pungkasnya. (ed)