Bupati Barsel Diminta Evaluasi Kinerja Tim Baperjakat

BUNTOK, KaltengEkspres.com -Salah seorang tokoh masyarakat Barito Selatan (Barsel) H Raden Sudarto SH mengungkapkan, bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan struktural diatur dengan PP No. 100 Tahun 2000 jo PP 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Maka konsekuensi logisnya ada beberapa ketentuan yang mengalami perubahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tetang manajemen Aparatur Sipil Negara nomenklatur “Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)” berubah nama menjadi “Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (TPK – ASN)”.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara menyangkut pangkat, jabatan, tanggung jawab, dampak, dan kualifikasi pekerjaan.

“Karena itu, banyak ASN pejabat struktural eselon III dan IV yang Non Job di jajaran Pemerintah Kabupaten Barsel sudah berlangsung lama sejak awal tahun 2018 sampai sekarang sudah beberapa kali pelantikan mutasi jabatan, sehingga Bupati Barsel perlu mengevaluasi kinerja “Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara (TPK – ASN),” ujar H.R. Sudarto, SH yang akrab disapa H. Alex. Kepada Kalteng Ekspres.com Sabtu (22/6/2019).

Politisi PDIP Barsel itu menjelaskan, pengawasan terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon semestinya  perlu dilakukan untuk mereviu kinerja TPK – ASN di Pemkab Barsel. Apakah telah bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau malah bertentangan dan melawan aturan yang sudah di tentukan tersebut.

“Kerap kali terjadi dalam penempatan PNS pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, termasuk pengangkatan dan pemberhentian oleh TPK – ASN diduga kurang objektif dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin saja dalam proses penilaian kinerja ada kecurangan bahkan terindikasi justru TPK-ASN tidak bekerja hanya mengamini saja.

Baca Juga :  Operasi Ketupat Polres Barsel Diarahkan Pada Empat Potensi Kerawanan

Hal ini terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat struktural tanpa usulan dari instansi terkait atau usulan dan pertimbangan TPK – ASN. Ujar H alex menambahkan.

“Misal kualifikasi tingkat pendidikan yang diperlukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis atau kompetensi jabatan yang diperlukan, apakah layak untuk menduduki jabatan eselon tersebut, seperti  Ir. Faridah yang semula guru tanpa pernah menduduki eselon IV langsung menjadi pejabat eselon III yaitu menjabat Kepala Bidang PAUD di Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Masih dikatakan H. Alex, banyaknya masalah yang dihadapi PNS Pemkab Barsel tentunya akan berekses negatif dan menimbulkan konsekuensi yang merugikan para ASN di jajaran Pemkab Barsel.

“Karena ASN seharusnya bekerja dalam jenjang karir yang jelas dan terukur, bukan seperti yang terjadi saat ini dimana ASN merasa dizalimi karena ratusan pejabat struktural yang kehilangan jabatan, Kondisi ini secara psikologis berakses negatif terhadap pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah pada masyarakat,” ungkapnya.

“Kita berharap Bupati Barsel dapat mengevaluasi kinerja TPK – ASN dan membenahi carut marut dengan mengembalikan para pejabat eselon yang non job pada jabatannya yang setingkat dengan jabatannya semula,” tambahnya. (rif)