Connect with us

Barito

Empat Pejabat Barsel Diperiksa Kejaksaan

Salah seorang pejabat saat tiba di Kantor Kejari Barsel memenuhi panggilan terkait dugaan kasus yang disangkakan Senin (22/10).

BUNTOK, KaltengEkspres.com – Kejaksaan Negeri Barito Selatan (Barsel) mmeriksa empat pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel. Mereka diperiksa terkait dugaan suap dalam pelaksanaan proyek multiyears di Barsel.

Empat pejabat yang memenuhi panggilan Kejari Barsel tersebut yakni Sekretaris Daerah Barsel berinisial EK, Sekretaris Dewan Barsel JW, mantan Kepala Kepegawaian RH dan terakhir adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barsel berinisial Hf.

Kasi Datun dan Pidsus saat memberikan keterangan kepada awak media Senin (22/10).

Keempatnya hadir di Kejari Barsel secara berurutan. Saat itu yang datang pertama kali adalah EK bersamaan dengan RH sekitar pukul 10.00 WIB, disusul kemudian sekitar pukul 10.37 WIB JW, dan terakhir hadir sekitar pukul 11.10 WIB Hf.

Kepala Kejari Barsel, Douglas Oscar Berlian Riwoe SH, melalui Kasi Pidsus, Bayu Fermady dan Kasi Datun, Arief Mulya S mengatakan, pemanggilan keempatnya untuk meminta keterangan terkait dugaan kasus suap dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) terhadap tujuh paket proyek tahun jamak di Kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus tersebut.

“Hari ini, mereka dipanggil guna memberikan keterangan, terkait adanya dugaan kasus suap dalam salah satu dari tujuh paket proyek multiyears,” kata Bayu kepada Kalteng Ekspres.com Senin (22/10).

Bayu menjelaskan, pemanggilan terhadap keempatnya, merupakan pengembangan dari mencuatnya pemberitaan mengenai adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Barsel, disertai dengan adanya bukti kwitansi.

“Pemeriksaan dilakukan terkait adanya bukti kwitansi, dalam aliran dana dugaan suap, sehingga selain empat pejabat tersebut kita rencananya akan memanggil berberapa pejata terkait lainya, termasuk rekanan  pelapor,” ujarnya.

Senada diungkapn Kasi Darun Arief Mulya. Menurut dia, pejabat berinisial Hf ini diperiksa karena yang bersangkutan selaku Kepala Bidang Bina Marga DPUPR tahun 2017. Sementara itu, RH merupakan Plt Kepala DPUPR tahun 2017, yang merupakan Penguasa Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perencanaan ketujuh paket proyek tahun jamak tersebut.

“Kini keduanya menjabat sebagai Kepala Kepegawaian dan Sekretaris DPUPR, tapi waktu itu (2017) keduanya adalah PA dan KPA, jadi keterangan mereka sangat penting dalam hal ini,” ungkap Arief.

Dari Pantauan Kalteng Ekspres.com  pelaksanaan PBJ tujuh paket multiyears di Barsel sendiri, ada satu paket yang mencuat kepermukaan, yakni paket proyek peningkatan jalan dan jembatan ruas Bankuang-MTU, dengan pembiayaan sebesar Rp54 miliar yang dananya bersumber dari APBD Barsel. (rif)

loading...
Advertisement
loading...
Advertisement