Hakim Tolak Praperadilan Mantan Kepala BPN Sampit

SAMPIT, KaltengEkspres.com РSidang lanjutan praperadilan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim Jamaludin kembali di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Sampit Rabu (2/5). Dalam sidang dengan agenda putusan ini, Hakim PN Sampit menolak gugatan preperadilan Jamaludin tersebut. 

Putusan penolakan ini lantaran hakim beranggapan ada beberapa pertimbangan yang dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan seperti gugatan pemohon yang menyebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Ini telah terbantahkan dengan dilampirkan bukti berita acara pemerikasaan (BAP) saat dipersidangan.

“Sehingga keberatan dari pemohon harus tetap dikesampingkan,”ucap Hakim PN Sampit Niko saat membacakan putusan Rabu (2/5).

Selain itu, keberatan pemohon terkait tidak pernah dilakukannya penyelidikan dalam perkara juga dikesampingkan hakim. Karena jaksa dalam dalil itu menunjukan bukti surat perintah penyelidikan, dan perkembangan hasil penyelidikan, penyidikan, hingga surat penetapan dan penahanan tersangka.

Disamping itu, tudingan pemohon adanya kesalahan prosedur, dalam pertimbangan hakim juga dinilai tidak beralasan. Sehingga MH menilai semua yang telah dilakukan jaksa sudah sesuai ketentuan berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim Wahyudi saat di konfirmasi mengatakan, keputusan hakim dalam praperadilan tersebut sudah benar dan berjalan susuai dengan kaidah hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Walaupun gugatan praperadilan ini tidak menghambat kegiatan penyidikan perkara lanjut dia, namun telah memperlambat karena personilnya tidak hanya terbatas perkara umum saja, melainkan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

“Apalagi ia ini ditetapkan jadi tersangka karena terdapat dua perkara yakni perkara di kasus Program IP4T di lingkar utara kemudian yang kedua untuk perkara tanah milik dinas pendidikan yang di sertifikatkan tanpa prosedural,”paparnya.

Ditambah lagi kata Wahyudi, banyaknya laporan dari mantan-mantan pejabat dan 4 warga  yang melaporkan untuk kasus tanah di pelita barat yang di sertifikatkan tidak prosudural. Karena itu untuk kasus Jamal ini kami secepatnya menuntaskan.(MR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here