PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng berkomimen dalam memberantas tumbuhnya radikalisme di wilayah Kalteng. Karena itu Pemprov Kalteng mengajak seluruh masyarakat Kalteng agar bersatu padu melawan berbagai macam bentuk tumbuhnya paham radikal.
Hal ini diungkapkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Katma F. Dirun selaku mewakili Gubernur Kalteng ketika membuka kegiatan Perempuan Teladan, Optimis, dan Produktif (TOP) Viralkan Perdamaian dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme, bertempat di Aula Asmaul Husna Komplek IAIN Palangka Raya, Rabu (9/11/2022).
Katma mengatakan, salah satu upaya pencegahan teroris yang perlu dilakukan adalah dengan penyebarluasan informasi mengenai terorisme kepada masyarakat melalui peran perempuan sebagai agen perdamaian.
“Saat ini perempuan tercatat sebagai pengguna media sosial terbanyak di Indonesia, dan di Kalimantan Tengah sendiri 48 persen penduduk adalah perempuan, diharapkan melalui jumlah dan peran serta perempuan dalam menyebarluaskan informasi terkait radikalisme dan terorisme dapat dipahami oleh masyarakat luas,”ujarnya.
Keterlibatan perempuan pada kegiatan positif seperti lomba karya tulis kreatif lanjut dia, memberikan motivasi kepada perempuan untuk menjadi teladan, optimis dan produktif sehingga dapat menginspirasi lingkungan sosial dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya bangsa serta sikap nasionalisme kepada Indonesia.
“Saya mengajak kita semua untuk bersatu padu dalam menghadapi segala permasalahan yang ada baik sosial, ekonomi, dan pembangunan termasuk radikalisme dan terorisme,”paparnya.
Katma juga mendukung keterlibatan seluruh elemen masyarakat, untuk bersama-sama merapatkan dan menguatkan barisan dalam melawan paham-paham radikal yang dapat menghancurkan bangsa dan negara Indonesia.
“Dengan demikian, potensi konflik dalam masyarakat dapat dicegah, sehingga situasi yang kondusif, aman dan tertib selalu terpelihara,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Hukum dan Humas BNPT RI Kombes Polisi Astuti Idris mengungkapkan, bahwa terorisme adalah tindak kejahatan yang merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dampak terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tetapi juga merusak stabilitas dan ketahanan Negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial budaya, dan lain-lain.
“Radikalisme dan terorisme menjadi salah satu tantangan besar bagi keamanan masyarakat dan kedaulatan bangsa Indonesia. Merujuk pada hasil survei yang dilakukan oleh BNPT pada 2019 menyatakan bahwa faktor yang paling efektif dalam mereduksi potensi radikalisme secara berturut-turut adalah diseminasi sosial media, internalisasi kearifan lokal, perilaku kontra radikal dan keluarga pada anak,” jelasnya. (as/hm)
