PALANGKA RAYA, KaltengEkspres.com – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri mengatakan, angka Stunting tertinggi di Kalteng, ditemukan di Kabupaten Kotim, disusul Bartim, Kapuas, Barsel dan Gunung Mas.
“Ini merupakan PR kita bersama untuk menurunkan angka stunting di Kalteng hingga 20 persen, diharapkan ada aksi-aksi bersama pemerintah daerah. Tidak hanya tugas Dinas Kesehatan, tapi juga semua elemen baik termasuk PKK, sektor keagamaan, lembaga adat dan lainya juga harus dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata Sekda saat membaca sambutan gubernur pada acara Penilaian Kinerja Kabupaten Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting di Aula Bappedalitbang, Rabu (21/8/2019).
Sekda mengatakan,sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/ kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam hal pelaksanaan KP2S khusus di Lokus Stunting yang hasilnya akan diumumkan secara nasional pada setiap bulan Agustus.
Penilaian Kinerja tahunan ini diharapkan menjadi ajang pembelajaran dan daya saing yang dapat memotivasi pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kinerjanya dalam penanganan stunting Pada tahun I (pertama) 2019 ada 3 (tiga) kabupaten yang akan dinilai oleh Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.
Menurutnya, untuk kabupaten non lokus juga diundang hadir pada saat ini untuk pembelajaran pelaksanaan KP2S, mengingat bahwa di tahun 2020 ada 2 (dua) kabupaten yang menjadi Lokus baru yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Gunung Mas.
Demikian juga kabupaten/kota lainnya tidak ada yang terbebas dari adanya Stunting dengan Persentase antara 34% – 22%. Pencegahan Stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang.
“Jika tidak, akan menjadi beban Indonesia ke depan. Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat dan perubahan perilaku Semua pihak harus ikut berperan Pemerintah tidak bisa berperan sendirian, harus ada keterlibatan pihak swasta, karena ini adalah kerja besar,” tandadnya. (ed/adv)
