Antisipasi Tumbuhnya WTS, Satpol Sosialisasi Perda No 16

0
0 views

PANGKALAN BUN, Kaltengekspres.com – Dalam rangka mencegah sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya praktek prostitusi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tahun ini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar, melalui Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kobar, serta Dinas Sosial (Dinsos) Kobar mulai gencar mensosialisasikan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kobar Nomor 16 Tahun 2014, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penegasan berkembangnya praktek prostitusi di wilayah Kobar. Sosialisasi tersebut juga dilaksanakan di Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) pada Rabu (30/8).

Penyidik Satpol PP dan Damkar Kobar Lutfi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemberlakuan Perda No 16 tahun 2014 tersebut. Sehingga ke depan, saat Perda itu dilaksanakan, tidak ada lagi warga yang belum mengetahui dan memahaminya, dalam rangka mencegah dan mengantisipasi hal yang berkaitan dengan menganggu ketertiban umum serta ketentraman masyarakat terutama yang berkenaan dengan praktek prostutusi ini.
Sementara itu Kepala Dinsos Kobar Gusti Nur Aini mengatakan, sosialisasi ini tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan Kolam, melainkan sebelumnya juga dilaksanakan di kecamatan lainnya. Meliputi di Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kumai, Pangkalan Lada dan Banteng serta Arut Utara. Tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi tumbuh dan berkembangnya praktek prostitusi di wilayah Kobar, karena sesuai target yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Kabupaten Kobar harus bebas prostitusi pada tahun 2019 mendatang.
“Karena itu lah, melalui kegiatan sosialisasi ini kita mengajak masyarakat Kecamatan Kolam agar mendukung dan bersama-sama memberantas segala macam bentuk prostitusi yang ada di wilayahnya. Supaya pada tahun 2019 mendatang Kobar sudah bebas dari prostitusi,”ujar Gst Nur Aini.
Ia menjelaskan, bahwa segala macam bentuk praktek prostitusi di wilayah Kobar ini sudah resmi di larang. Hanya untuk menyikapi komplek lokalisasi yang ada disejumlah daerah, terutama untuk pemulangan para wanita tuna susila (WTS) nya ditargetkan bertahap. Yakni mulai tahun ini, hingga tahun 2018 mendatang. (hm)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here